Mesir Negara Pertama yang Mengakui Kedaulatan Indonesia

Ada baiknya kita mengenang kembali sejarah yang seringkali tidak diungkapkan. Tetapi berperan sangat penting dalam perubahan status bangsa Indonesia, dari yang bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Proses kemerdekaan Indonesia tidak saja ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno – Hatta yang disertai upacara pengibaran bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan bangsa ini belum berarti apa-apa sebelum adanya pengakuan dari negara lain. Bangsa Indonesia berutang budi pada negara-negara yang telah membantu proses kemerdekaan bangsa tersebut.

Pengakuan kedaulatan Indonesia pertama kali bukanlah dilakukan oleh negara-negara Barat, apalagi Amerika Serikat yang sering mengklaim dirinya sebagai promotor kebebasan dan jaminan HAM! Perjuangan kemerdekaan Indonesia dibantu oleh negara-negara muslim di Arab secara heroik tidak lain karena faktor Islam. Adanya kedekatan emosional (ukhuwah Islamiyyah) antara bangsa Indonesia yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya dengan bangsa-bangsa Arab.

Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kedekatan emosional tokoh-tokoh nasional seperti, M. Natsir, Sutan Syahrir, H. Agus Salim dll dengan tokoh-tokoh pergerakkan Islam di Mesir seperti Hasan Albana dengan gerakkan Ikhwanul Muslimin yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan bumi-bumi Islam yang lainnya. Negara-negara yang tercatat sebagai pemberi pengakuan pertama kepada RI selain Mesir adalah Syria, Iraq, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan. Selain negara-negara tersebut Liga Arab (Arab League) juga berperan penting dalam Pengakuan RI. Secara resmi keputusan sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab (Arab League) supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan serta kekeluargaan.

Dukungan dari Liga Arab dijawab oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan bahwa antara negara-negara Arab dan Indonesia sudah lama terjalin hubungan yang kekal “karena di antara kita timbal balik terdapat pertalian agama”. Sementara pernyataan Sutan Syahrir atas dukungan negara-negara Arab yang diungkapkan di Harian Ikhwanul Muslimin, Mesir pada 5 Oktober 1947 … “Adalah suatu kenyataan adanya kecenderungan mengembang dalam ummat Islam di dunia ke arah persatuan dan peleburan dalam satu persudaraan Islam yang bertujuan memutuskan rantai-rantai penjajahan asing … Indonesia menyokong Pakistan sepenuhnya. Indonesia negeri Islam dan akan berjuang di barisan kaum Muslimin.”

Pengakuan Mesir dan negara-negara Arab tersebut melewati proses yang cukup panjang dan heroic. Begitu informasi proklamasi kemerdekaan RI disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir mengirim langsung konsul Jenderalnya di Bombay yang bernama Mohammad Abdul Mun’im ke Yogyakarta (waktu itu Ibukota RI) dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada Negara Republik Indonesia. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah perutusan suatu negara datang sendiri menyampaikan pengakuan negaranya kepada negara lain yang terkepung dengan mempertaruhkan jiwanya. Ini juga merupakan Utusan resmi luar negeri pertama yang mengunjungi ibukota RI

Pengakuan dari Mesir tersebut kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan Indonesia – Mesir di Kairo. Situasi menjelang penandatanganan perjanjian tersebut duta besar Belanda di Mesir ”menyerbu’ masuk ke ruang kerja Perdana Menteri Mesir Nokrasi Pasha untuk mengajukan protes sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut. Kedatangan Duta besar Belanda bertujuan mengingatkan Mesir tentang hubungan ekonomi Mesir dan Belanda serta janji dukungan Belanda terhadap Mesir dalam masalah Palestina di PBB. Menanggapi protes dan ancaman Belanda tersebut PM Mesir memberikan jawaban sebagai berikut: ”menyesal kami harus menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan”. Raja Farouk Mesir juga menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arsb kepada Indonesia dengan mengatakan ”karena persaudaran Islamlah, terutama, kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu”

Dengan adanya pengakuan Mesir tersebut Indonesia secara de jure adalah negara berdaulat. Masalah Indonesia menjadi masalah Internasional. Belanda sebelumnya selalu mengatakan masalah Indonesia “masalah dalam negeri Belanda”. Pengakuan Mesir dan Liga Arab mengundang keterlibatan pihak lain termasuk PBB dalam penyelesaian masalah Indonesia.

Suatu kondisi yang patut kita kritisi selang beberapa tahun dari kemerdekaan Indonesia, Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948 pada pukul 18.01. Sepuluh menit kemudian, pada pukul 18.11, Amerika Serikat langsung mengakuinya. Pengakuan atas Israel juga dinyatakan segera oleh Inggris, Prancis dan Uni Soviet. Seharusnya hal yang sama bisa saja dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Uni Soviet untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Tetapi hal tersebut tidak terjadi, justru negara-negara Muslim lah yang berkontribusi konkret dalam mengakui dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buktinya pada 11 November 1945 melalui pidato dari radio Delhi, Jinnah menginstruksikan agar tentara India Muslim tidak ikut bertempur melawan pejuang Indonesia. Akibatnya, empat hari kemudian, 400 orang tentara India Muslim melakukan disersi. Di Surabaya disersi itu melibatkan Kapten Mohammad Zia Ul-Haqq yang belakangan menjadi Presiden Pakistan. Pada 8 November itu juga Masyumi menghubungi Raja Ibnu Suud dan memohon agar beliau memaklumkan kemerdekaan Indonesia kepada jama’ah haji yang sedang wuquf di Padang Arafah dan meminta agar jama’ah haji mendoakan perjuangan bangsa Indonesia.

Simpati rakyat Mesir terhadap perjuangan di Indonesia antara lain juga diperlihatkan pada rapat umum partai-partai politik dan organisasi massa pada 30 Juli 1947, di antara pembicara bahkan terdapat (Presiden) Habib Burguiba dari Tunisia dan Allal A Fassi, pemimpin Maroko. Rapat umum itu menyetujui satu resolusi. Antara lain: (1). Pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab; (2). Pemutusan hub diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda. (3). Penutupan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal-kapal dan pesawat-pesawat Belanda (secara konkret poin ini dilaksanakan di Terusan Suez); (3). Pembentukan tim-tim kesehatan untuk menolong korban-korban agresi Belanda (secara konkret Mesir mengirim misi Bulan Merah ke Indonesia lengkap dengan obat, alat kesehatan dan tim dokter).

Setiap aksi Belanda di tanah air kita yang mengancam kemerdekaan Indonesia disambut dengan demonstrasi-demonstrasi anti Belanda di negara-negara Timur Tengah. Mengingat perjalanan sejarah tersebut, adalah suatu keharusan bangsa dan negara Indonesia berperan aktif dalam menyelesaian krisis di Palestina, Libanon dan negara-negara Islam lainnya khususnya di Timur Tengah. Karena ternyata Indonesia mendapatkan pengakuan internasional karena berhasil meng-image-kan diri sebagai negara berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar ummat Islam di Indonesia mendapatkan akomodasi lebih baik dari negara saat ini karena bangsa ini dimerdekakan oleh semangat ukhuwah Islamiyyah dari negara-negara muslim.

Baca Selengkapnya ...

Sejarah Bhineka Tunggal Ika

Kita sebagai bangsa Indonesia tentu sering melihat dan sangat mengenal gambar di atas ini. Namun apakah kita benar-benar mengenal gambar tersebut? Jika ditanya itu gambar apa, tentu kita bisa menjawabnya. Namun apakah kita bisa menjawab dengan benar apa nama gambar itu? Siapa perancang gambar itu? Bisakah anda menjelaskan secara detail lambang-lambang yang terkandung di dalamnya? Marilah kita mulai satu per satu.

Sekilas

Gambar di atas itu merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara berupa seekor Burung Garuda berwarna emas yang berkalungkan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila, dan mencengkeram seutas pita putih yang bertuliskan “BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Sesuai dengan desainnya, lambang tersebut bernama resmi Garuda Pancasila. Garuda merupakan nama burung itu sendiri, sedangkan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang disimbolkan dalam gambar-gambar di dalam perisai yang dikalungkan itu. Nama resmi Garuda Pancasila yang tercantum dalam Pasal 36A, UUD 1945.

Sejarah

Sultan Hamid II

Perancangan lambang negara dimulai pada Desember 1949, beberapa hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan lambang negara. Dari berbagai usul lambang negara yang diajukan ke panitia tersebut, rancangan karya Sultan Hamid II lah yang diterima. Sultan Hamid II (1913–1978) yang bernama lengkap Syarif Abdul Hamid Alkadrie merupakan sultan dari Kesultanan Pontianak, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan juga Menteri Negara Zonder Portofolio pada era Republik Indonesia Serikat.

Setelah disetujui, rancangan itupun disempurnakan sedikit demi sedikit atas usul Presiden Soekarno dan masukan berbagai organisasi lainnya, dan akhirnya pada bulan Maret 1950, jadilah lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Rancangan final lambang negara itupun akhirnya secara resmi diperkenalkan ke masyarakat dan mulai digunakan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan disahkan penggunaannya pada 17 Oktober 1951 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo melalui PP 66/1951, dan kemudian tata cara penggunaannya diatur melalui PP 43/1958.

Meskipun telah disahkan penggunaannya sejak tahun 1951, tidak ada nama resmi untuk lambang negara itu, sehingga muncul berbagai sebutan untuk lambang negara itu, seperti Garuda Pancasila, Burung Garuda, Lambang Garuda, Lambang Negara, atau hanya sekedar Garuda. Nama Garuda Pancasila baru disahkan secara resmi sebagai nama resmi lambang negara pada tanggal 18 Agustus 2000 oleh MPR melalui amandemen kedua UUD 1945.

Makna dan Arti Lambang

Garuda Pancasila terdiri atas tiga komponen utama, yakni Burung Garuda, perisai, dan pita putih.

Burung Garuda

Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari Mitologi Hindu yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan.

Pada burung garuda itu, jumlah bulu pada setiap sayap berjumlah 17, kemudian bulu ekor berjumlah 8, bulu pada pangkal ekor atau di bawah perisai 19, dan bulu leher berjumlah 45. Jumlah-jumlah bulu tersebut jika digabungkan menjadi 17-8-1945, merupakan tanggal di mana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Perisai

Perisai yang dikalungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai itu mengandung lima buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila.

Pada bagian tengah terdapat simbol bintang bersudut lima yang melambangkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli, yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.

Di bagian kanan bawah terdapat rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

Di bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa “berteduh” di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke mana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.

Kemudian, di sebelah kiri atas terdapat gambar kepala banteng yang melambangkan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.

Dan di sebelah kiri bawah terdapat padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini.

Pada perisai itu terdapat garis hitam tebal yang melintang di tengah-tengah perisai. Garis itu melambangkan garis khatulistiwa yang melintang melewati wilayah Indonesia.

Warna merah dan putih yang menjadi latar pada perisai itu merupakan warna nasional Indonesia, yang juga merupakan warna pada bendera negara Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian.

Pita dan Semboyan Negara

Pada bagian bawah Garuda Pancasila, terdapat pita putih yang dicengkeram, yang bertuliskan “BHINNEKA TUNGGAL IKA” yang ditulis dengan huruf latin, yang merupakan semboyan negara Indonesia. Perkataan bhinneka tunggal ika merupakan kata dalam Bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Perkataan itu diambil dari Kakimpoi Sutasoma karangan Mpu Tantular, seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

Semoga bisa nambah wawasan kita tentang negara tercinta kita ini …

setidak nya kalo nanti di tanya orang kita bisa jawab ….

Baca Selengkapnya ...

Sultan Hamid II, Pencipta Burung Garuda

Pencipta lambang negara Burung Garuda adalah Sultan Abdurrahman Hamid Alkadrie II. Nama bekas Menteri Negara RIS ini ditenggelamkan pemerintah Sukarno karena dikaitkan dengan pemberontakan Westerling.

Pontianak: Liputan6.com : Siapa pencipta lambang negara Republik Indonesia, Burung Garuda? Muhammad Yamin. Bukan. Kreator lambang negara RI itu adalah Sultan Hamid Alkadrie II. Namun, kiprah Sultan Hamid II tenggelam setelah namanya dikait-kaitkan dengan peristiwa Westerling. Di hari peringatan ke-60 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2005, pihak keluarga Sultan Hamid II meminta pemerintah tidak melupakan jasa tokoh dari Kalimantan Barat ini.

Adalah Turiman yang membuktikan kebenaran ini dalam tesis S-2 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada 11 Agustus 1999 yang berjudul Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Perundang-undangan). Dalam tesisnya yang dibimbing oleh Prof. Dimyati Hartono, Turiman mempertahankan secara yuridis dengan data-data yang akurat mengenai siapa sebenarnya pencipta lambang negara Burung Garuda.

Sultan Hamid II yang juga sultan kedelapan dari Kesultanan Kadriah Pontianak memiliki nama lengkap Sultan Abdurrahman Hamid Alkadrie. Putra Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan VII Kesultanan Pontianak, ini lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Ayahnya adalah pendiri Kota Pontianak.

Sultan Hamid II dikenal cerdas. Dia adalah orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan di Akademi Militer Belanda (KMA) di Breda Belanda–semacam AKABRI–dengan pangkat letnan dua infanteri pada 1936. Dia juga menjadi ajudan Ratu Juliana dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

Sultan Hamid adalah salah satu tokoh penting nasional dalam mendirikan Republik Indonesia bersama rekan seangkatannya, Sukarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mr. Muhammad Roem, dan Muhammad Yamin. Dalam sejarah pendirian RI, Sultan Hamid pernah menjadi Ketua Delegasi BFO (Wakil Daerah/ Negara buatan Belanda) dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949. Sultan Hamid juga menjadi saksi pelantikan Sukarno sebagai Presiden RI di Keraton Yogyakarta pada 17 Desember 1949. Ini terlihat dalam foto yang dimuat di Buku 50 Tahun Indonesia Merdeka.

Sepak terjangnya di dunia politik menjadi salah satu alasan bagi Presiden Sukarno untuk mengangkat Sultan Hamid sebagai Menteri Negara Zonder Porto Folio di Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 1949-1950. Sebenarnya, Sultan Hamid kurang pas dengan jabatan yang diembannya. Dia lebih ingin menjadi Menteri Pertahanan Keamanan sesuai pendidikan yang diperolehnya. Namun, posisi Menteri Pertahanan Keamanan justru dipercayakan pada Sultan Hamengkubowono IX.

Dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang dimuat dalam Buku 50 Tahun Indonesia Merdeka disebutkan, pada 13 Juli1945, dalam Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, salah satu anggota Panitia, Parada Harahap, mengusulkan tentang lambang negara.

Pada 20 Desember 1949, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1949, Sultan Hamid Alkadrie II diangkat sebagai Menteri Negara RIS. Dalam kedudukannya ini, dia dipercayakan oleh Presiden Sukarno mengoordinasi kegiatan perancangan

Lambang Negara

Dalam buku Bung Hatta Menjawab–Hatta saat itu menjadi Perdana Menteri RIS–tertulis Menteri Priyono yang ditugaskan oleh Sukarno melaksanakan sayembara lambang negara menerima hasil dua buah gambar rancangan lambang negara yang terbaik. Yaitu Burung Garuda karya Sultan Hamid II dan Banteng Matahari karya Muhammad Yamin. Namun, yang diterima oleh Presiden Sukarno adalah karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin ditolak.

Melalui proses rancangan yang cukup panjang, akhirnya pada 10 Februari 1950, Menteri Negara RIS Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang. Hasil akhirnya adalah lambang negara Garuda Pancasila yang dipakai hingga saat ini.

Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS yang dipimpin PM RIS Mohammad Hatta pada 11 Februari 1950. Empat hari berselang, tepatnya 15 Februari, Presiden Sukarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara karya Sultan Hamid II kepada khalayak umum di Hotel Des Indes (sekarang Duta Merlin) Jakarta.

Pada 20 Maret 1950, bentuk final lambang negara rancangan Menteri Negara RIS Zonder Forto Polio, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Sukarno dan mendapat disposisi persetujuan presiden. Selanjutnya Presiden Sukarno memerintahkan pelukis Istana bernama Dullah untuk melukis kembali gambar itu sesuai bentuk final dan aslinya.

Lambang negara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951 pada 28 November 1951. Sejak saat itu, secara yuridis gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II secara resmi menjadi Lambang Negara Kesatuan RI.

Sebelum meninggal dunia, Sultan Hamid II yang didampingi sekretaris pribadinya, Max Yusuf Alkadrie menyerahkan gambar rancangan asli lambang negara yang sudah disetujui Presiden Sukarno kepada Haji Mas Agung–Ketua Yayasan Idayu, pada 18 Juli 1974. Gambar rancangan asli itu sekaligus diserahkan kepada Haji Mas Agung di Jalan Kwitang Nomor 24 Jakarta Pusat.

Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II dikait-kaitkan dengan peristiwa Westerling sehingga harus menjalani proses hukum dan dipenjara selama 16 tahun oleh pemerintah Sukarno. Sejak itulah, nama Sultan Hamid II seperti dicoret dari catatan sejarah. Jarang sekali buku sejarah Indonesia yang terang-terangan menyebutkan Sultan Hamid sebagai pencipta gambar Burung Garuda. Orang lebih sering menyebut nama Muhammad Yamin sebagai pencipta lambang negara.

Ada kesan Sultan Hamid II yang sangat berjasa sebagai perancang lambang negara sengaja dihilangkan oleh pemerintahan Sukarno. Kesalahan sejarah itu berlangsung bertahun-tahun hingga pemerintahan Orde Baru.

Dalam tesisnya, Turiman menyimpulkan, sesuai Pasal 3 Ayat 3 (tiga) UUD Sementara 1950 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Berdasarkan Pasal 23, 3, jo PP Nomor 60/1951 itu ditentukan bahwa bentuk dan warga serta skala ukuran lambang negara RI adalah sebagaimana yang terlampir secara resmi dalam PP 66/51, Lembaran Negara Nomor 111 serta bentuk lambang negara yang dimaksud adalah lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid Alkadrie II yaitu Burung Garuda. Bukan lambang negara yang dibuat oleh Muhammad Yamin yang berbentuk banteng dan matahari. “Sudah jelas bahwa lambang negara Burung Garuda adalah buah karya Sultan Hamid Alkadrie II,” kata Turiman yang juga dosen Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak.

Turiman menambahkan, sudah sewajarnyalah negara, mengembalikan nama baik Sultan Hamid Alkadrie II sebagai pencipta lambang negara yang terlepas dari masalah politik lain yang ditimpakan kepadanya. Sejarah, kata Turiman, harus diluruskan agar anak cucu tidak ikut-ikutan salah termasuk memberikan penghormatan kepada Sultan Hamid Alkadrie II sebagai pahlawan nasional seperti halnya W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya.

Hal yang sama juga disuarakan Sultan Syarif Abubakar Alkadrie–pemegang tampuk kekuasaan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak–yangmenjadi ahli waris Sultan Hamid Alkadrie II. Menurut dia, negara pantas memberikan penghargaan terbaik kepada almarhum Sultan Hamid Alkadrie II atas jasanya menciptakan lambang negara Burung Garuda. Penghargaan yang tepat adalah pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hamid Alkadrie II.

Sultan Syarif Abubakar mengatakan, sejarah harus diletakkan pada porsinya semula. Pemutarbalikan fakta sejarah yang terjadi saat ini sangat merugikan generasi mendatang. Sebab, mereka tidak akan pernah tahu tentang pencipta lambang negaranya, Burung Garuda.

Untuk mengembalikan fakta sejarah yang sebenar-benarnya mengenai pencipta lambang negara Burung Garuda yang dirancang oleh Sultan Hamid Alkadrie II ini, pihak ahli waris dan Pemerintah Kalbar serta Universitas Tanjungpura pernah menyelenggarakan seminar nasional di Pontianak. Ketua DPR Akbar Tandjung juga hadir dalam acara yang berlangsung pada 2 Juni 2000. Saat itu, Akbar Tandjung yang Ketua Umum Partai Golongan Karya juga mengusulkan agar nama baik Sultan Hamid Alkadrie II dipulihkan dan diakui sebagai pencipta lambang negara. Sayangnya, usulan itu cuma sampai di laci ketua DPRD saja tanpa ada langkah lanjutan hingga detik ini.

Sultan Hamid Alkadrie II melewati masa kecilnya di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak yang dibangun pada 1771 Masehi. Dia sempat diangkat sebagai Sultan Pontianak VII pada Oktober 1945. Sultan Hamid II juga pernah menjadi Kepala Daerah Istimewa Kalbar pada 1948. Foto- foto Sultan Hamid Alkadrie II dan karya besarnya lambang negara Burung Garuda di Balairung Istana Kadriah Kesultanan Pontianak.

nara sumber : (TNA/Amin Alkadrie), 16 10 2007

http://kahlilpooh.wordpress.com/2007/10/16/sultan-hamid-ii-pencipta-burung-garuda/

Baca Selengkapnya ...

Filosofi Pisau Bermata Dua

Dalam Paskibraka pembinaan dan pelatihannya sering di istilahkan seperti pisau bermata dua. Filosofi pisau bermata dua sangat dalam maknanya, dan harus terus menerus dikembangkan karena merupakan suatu bentuk pembinaan untuk pengembangan diri anggota Paskibraka. Yang dimaksud pisau bermata dua adalah pisau yang tajam dikedua sisinya dan dapat dipergunakan dengan kualitas yang sama baik.

Tajamnya pisau disatu sisi adalah mempersiapkan Paskibraka untuk melaksanakan tugas pengibaran Bendera Pusaka dalam puncak HUT Proklamasi Kemerderkaan Republik Indonesia, tetapi sisi tajam lainnya adalah pembentukan karakter (Character Building) bagi anggota Paskibraka.

Pembinaan Paskibraka hal yang paling utama adalah pembentukan karakter yang berjiwa merah putih, kenapa pembinaan karakter lebih diutamakan karena hal ini sesuai dengan syair lagu Indonesia Raya yaitu : "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya". Dari urutan syair tersebut sangat jelas bahwa pembentukan karakter harus didahulukan, bukan pembentukan badan/phisik. Kalimat Bangunlah Jiwanya adalah pembangunan jiwa/karakter Paskibraka yaitu berjiwa merah putih, siap mengabdi dan berbakti bagi negara Indonesia. Bangunlah badannya adalah pengembangan diri secara personal setiap anggota Paskibraka dan tahap awal jangka pendeknya adalah bertugas sebagai Pengibar Duplikat Bendera Pusaka.

Dari pengertian tersebut maka dalam pembinaan dan pelatihan paskibraka harus selalu diarahkan untuk membentuk karakter. Saat latihan lapangan maka para pelatih dan pembina harus benar-benar memahami metode latihan yang diberikan, sehingga tujuan pembinaan karakter berjalan secara pararel dengan latihan baris berbaris dan tata upacara. Oleh sebab itu segala bentuk latihan yang tidak selaras harus dikaji ulang dan disinkronkan dengan program yang benar. Pelatihan Paskibraka yang diterapan salah didaerah-daerah dengan bumbu kekerasan yang lebih mengedepankan metode hukuman phisik seperti push up, squat jam, dan kekerasan lainnya, sudah saatnya dihapuskan. Apabila ada purna paskibarka yang masih melatih dengan metode kekerasan tersebut, maka layak dipertanyakan dan diragukan kualitas karakternya sebagai seorang purna Paskibraka. Latihan dengan bumbu kekerasan ini tidak sesuai dengan tujuan mulia pembinaan paskibraka yaitu membentuk karakter yang berjiwa merah putih. Kekerasan phisik hanya akan menimbulkan sakit hati dan dendam yang tidak berkesudahan dan tidak akan memberikan hasil yang baik.

Latihan Paskibraka memerlukan suatu sikap yang tegas. Ketegasan adalah sangat berbeda dengan kekerasan, karena dalam melatih seorang pelatih harus tegas dan tidak pilih kasih dalam memberikan pelatihan sesuai aturan yang berlaku, karena dengan ketegasan akan terbentuk suatu sikap disiplin pribadi dari setiap anak didik. Pelatih harus tegas untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah sesuai aturan yang berlaku tetapi bukan aturan yang sesuai dengan pribadi pelatih melainkan peraturan yang baku. Dengan disiplin maka akan memudahkan dalam memberikan materi-materi lainnya, karena dalam sikap disiplin tersebut terkandung suatu sikap menghargai dan menghormati dari hati sanubari setiap anggota paskibraka. Disiplin waktu adalah suatu sikap untuk menghargai waktu dan orang lain yang harus ditemui. Sikap disiplin diri yang akan membawa kebaikan dan sikap profesional didalam berkarya dimasyarakat.

Dengan pembentukan karakter yang baik diharapkan akan muncul generasi muda yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi serta siap untuk memberikan dharma baktinya kepada ibu pertiwi. Sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, maka anggota paskibraka harus mau untuk terus mengembangkan diri sehingga benar-benar memahami filosofi jiwa merah putih yang telah ditanamkan sejak menjadi anggota paskibraka. Dari anggota Paskibraka diharapkan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarater, baik dari segi intelektual, integritas dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Baca Selengkapnya ...

Kisah Dua Carik Kain Merah dan Putih

Tak banyak cerita yang selama ini terungkap tentang bendera pusaka. Sebagian besar orang bilang kalau bendera berukuran 2x3 meter itu dijahit dengan tangan oleh Ibu Fatmawati. Tapi, dalam sebuah pameran foto yang diselenggarakan oleh keluarga Bung Karno, diperlihatkan kalau Ibu Fat menjahit bendera itu dengan sebuah mesin jahit.
Entah mana yang benar, yang pasti bendera hasil jahitan Ibu Fat itulah yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan oleh Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Cerita tentang sebelum bendera itu dijahit, hampir tidak pernah diketahui orang.
Tetapi nanti dulu… Ini ada kisah dari penuturan pelakunya sendiri tentang dari mana Ibu Fat mendapatkan kain untuk membuat bendera pusaka.
Pada 1944, Jepang telah menjan­jikan kemerde­­kaan untuk Indonesia. Bendera Me­rah Putih sudah diizinkan untuk diki­bar­kan dan lagu Indonesia Raya boleh diku­man­dang­kan di seluruh Nu­san­tara. Ibu Fat, istri Bung Kar­no “Sang Prok­lamator”, termasuk orang yang bingung karena tidak punya bendera untuk dikibarkan di depan rumahnya, Jalan Pegang­saan Timur 56 Jakarta, bila nanti kemerdekaan diproklamasikan.
Membayangkannya memang sulit. Saat sebagian rakyat Indonesia tak punya pakaian dan memakai kain karung, Ibu Fat perlu kain berwarna merah dan putih untuk membuat bendera. Kain saat itu adalah barang langka, apalagi barang-barang eks impor semuanya masih dikuasai Jepang. Kalau­pun ada di black market (pasar gelap), untuk mendapatkannya harus diam-diam.
Ibu Fat kemudian memanggil seo­rang pemuda bernama Chaerul Basri. Sang pemuda di­min­tanya untuk menemui pembesar Jepang bernama Shimizu yang dipastikan dapat membantu mencarikan kain merah-putih itu. Shimizu (masih hidup di Jepang dalam usia 92 tahun pada 2004) adalah orang yang ditunjuk pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia tahun 1943. Kedudukan/jabatan resminya saat itu adalah pimpinan barisan propaganda Jepang yaitu Gerakan Tiga A.
Shimizu yang politikus, tidak seperti orang Jepang lain­nya yang selalu bertindak kasar atas dasar hubungan keku­asaan. Shimizu rajin mende­ngarkan unek-unek, pikiran dan pendirian pihak Indonesia. Karena itu, ia lebih diang­gap ”teman” oleh dan mudah diterima di berbagai kalang­an, apa­lagi dengan kemampuan bahasa Indonesianya yang lumayan, meski masih terpatah-patah.
Memang benar, Shimizu dapat membantu Chaerul. Kain merah dan putih yang dibutuhkan Ibu Fat diperoleh melalui pertolongan pembesar Jepang lain yang mengepalai gudang di bilangan Pintu Air, di depan eks bioskop Capitol. Cerita itu terasa amat sepele dan tak pernah diingat-ingat oleh Chaerul maupun Shimizu.
Tahun 1977, Shimizu ber­kunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto, Malam harinya, Shimizu mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Indonesia yang pernah dikenalnya di zaman Jepang. Pada malam itulah, Ibu Fat menjelaskan kepada Shimizu bahwa bendera Merah Putih yang dikibarkan pertama kali di Pegangsaan Timur 56 dan pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 —yang se­karang dikenal dengan Bendera Pusaka— kainnya berasal dari Shimizu.
Ke­nyataan ini begitu mem­bang­gakan buat Chaerul maupun Shimizu, yang tak menyangka bila apa yang mereka lakukan begitu be­sar artinya untuk bangsa Indonesia sampai saat ini.
Tak banyak cerita yang selama ini terungkap tentang bendera pusaka. Sebagian besar orang bilang kalau bendera berukuran 2x3 meter itu dijahit dengan tangan oleh Ibu Fatmawati. Tapi, dalam sebuah pameran foto yang diselenggarakan oleh keluarga Bung Karno, diperlihatkan kalau Ibu Fat menjahit bendera itu dengan sebuah mesin jahit.
Entah mana yang benar, yang pasti bendera hasil jahitan Ibu Fat itulah yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan oleh Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Cerita tentang sebelum bendera itu dijahit, hampir tidak pernah diketahui orang.
Tetapi nanti dulu… Ini ada kisah dari penuturan pelakunya sendiri tentang dari mana Ibu Fat mendapatkan kain untuk membuat bendera pusaka.
Pada 1944, Jepang telah menjan­jikan kemerde­­kaan untuk Indonesia. Bendera Me­rah Putih sudah diizinkan untuk diki­bar­kan dan lagu Indonesia Raya boleh diku­man­dang­kan di seluruh Nu­san­tara. Ibu Fat, istri Bung Kar­no “Sang Prok­lamator”, termasuk orang yang bingung karena tidak punya bendera untuk dikibarkan di depan rumahnya, Jalan Pegang­saan Timur 56 Jakarta, bila nanti kemerdekaan diproklamasikan.
Membayangkannya memang sulit. Saat sebagian rakyat Indonesia tak punya pakaian dan memakai kain karung, Ibu Fat perlu kain berwarna merah dan putih untuk membuat bendera. Kain saat itu adalah barang langka, apalagi barang-barang eks impor semuanya masih dikuasai Jepang. Kalau­pun ada di black market (pasar gelap), untuk mendapatkannya harus diam-diam.
Ibu Fat kemudian memanggil seo­rang pemuda bernama Chaerul Basri. Sang pemuda di­min­tanya untuk menemui pembesar Jepang bernama Shimizu yang dipastikan dapat membantu mencarikan kain merah-putih itu. Shimizu (masih hidup di Jepang dalam usia 92 tahun pada 2004) adalah orang yang ditunjuk pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia tahun 1943. Kedudukan/jabatan resminya saat itu adalah pimpinan barisan propaganda Jepang yaitu Gerakan Tiga A.
Shimizu yang politikus, tidak seperti orang Jepang lain­nya yang selalu bertindak kasar atas dasar hubungan keku­asaan. Shimizu rajin mende­ngarkan unek-unek, pikiran dan pendirian pihak Indonesia. Karena itu, ia lebih diang­gap ”teman” oleh dan mudah diterima di berbagai kalang­an, apa­lagi dengan kemampuan bahasa Indonesianya yang lumayan, meski masih terpatah-patah.
Memang benar, Shimizu dapat membantu Chaerul. Kain merah dan putih yang dibutuhkan Ibu Fat diperoleh melalui pertolongan pembesar Jepang lain yang mengepalai gudang di bilangan Pintu Air, di depan eks bioskop Capitol. Cerita itu terasa amat sepele dan tak pernah diingat-ingat oleh Chaerul maupun Shimizu.
Tahun 1977, Shimizu ber­kunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto, Malam harinya, Shimizu mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Indonesia yang pernah dikenalnya di zaman Jepang. Pada malam itulah, Ibu Fat menjelaskan kepada Shimizu bahwa bendera Merah Putih yang dikibarkan pertama kali di Pegangsaan Timur 56 dan pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 —yang se­karang dikenal dengan Bendera Pusaka— kainnya berasal dari Shimizu.
Ke­nyataan ini begitu mem­bang­gakan buat Chaerul maupun Shimizu, yang tak menyangka bila apa yang mereka lakukan begitu be­sar artinya untuk bangsa Indonesia sampai saat ini.

Baca Selengkapnya ...

Kisah Chaerul Basri Mencari Gedung Pegangsaan Timur 56

Chaerul Basri ada­lah pemuda asal Bukittinggi yang pada tahun 1944 mendapat tugas dari Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, untuk mencarikan kain merah dan putih. Setahun kemudian, dua carik kain merah dan putih itu telah berubah menjadi sebuah bendera berukuran 2x3 meter yang dikibarkan beberapa saat setelah Proklamasi dibacakan, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera itu kemudian disebut sebagai bendera pusaka.
(Baca kisah-dua-carik-kain-merah-dan-putih.html)
Semenjak berusia delapan tahun, Chaerul memang seorang pengagum Bung Karno. Kebetulan ia indekos bersama sekumpulan murid MULO (SMP) di Bukittinggi yang sedang keranjingan gerakan kebangsaan. Mereka mendiskusikan perjuangan kebangsaan, termasuk perjuangan Soekarno, dan setiap malam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum tidur. Chaerul memang masih kecil, tapi obrolan anak-anak MULO itu telah membuatnya seolah kenal dengan Soekarno.
Setelah sekolah AMS (SMA) di Jakarta, seorang temannya yang bernama Abdullah Hassan (sekarang dokter tentara) selalu menyediakan buku-buku mengenai pergerakan kebangsaan. Abdullah mendapatkan buku-buku itu dari pamannya, Husni Thamrin, seorang pemimpin nasionalis Betawi, yang waktu itu tinggal di Sawah Besar. Karena dekat dengan pergerakan kemerdekaan, tak heran Chaerul kenal dengan Shimizu, pejabat Jepang yang menjadi pemimpin barisan propaganda Jepang (Gerakan Tiga A).
Pada tahun 1943, karena gerakan propaganda kurang mendapat sambutan, akhirnya Jepang membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan potensi rakyat Indonesia (untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur). Kepulangan Bung Karno dari pengasingan di Sumatera pun dipermudah. Bung Karno kembali ke Jakarta dan mendarat di Pasar Ikan.
Perundingan kerjasama antara Jepang dan Soekarno-Hatta pun dimulai. Namun, konsep Jepang dan Soekarno-Hatta sama sekali berbeda. Akhirnya, disetujuilah pendirian pusat mobilisasi rakyat yang akan dipimpin “Empat Serangkai” dimotori Bung Karno dan Bung Hatta. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), yang berkantor di gedung bekas sekolah MULO, di Jalan Sunda.
Begitu persetujuan hampir mendekati realisasi, Jepang ingin menyediakan sebuah rumah dan mobil untuk Bung Karno. Mobil bekas Belanda memang banyak menumpuk di Gunseikanbu (Kantor Pertamina sekarang) dan untuk Bung Karno diberikan sebuah mobil Buick plus seorang sopir. Lalu, bagaimana dengan rumah untuk Bung Karno?
Pada suatu hari, Bung Karno datang ke Gunseikanbu bertemu Shimizu. Entah apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba Chaerul Basri dipanggil Shimizu ke ruangannya. Bung Karno sedang duduk di belakang meja, sedang Shimizu mondar-mandir di depan Bung Karno. Ini adalah kebiasaannya. Ia tidak dapat duduk tenang di suatu tempat, tetapi selalu berjalan mondar-mandir kalau sedang berbicara.
Seingat Chaerul, Bung Karno waktu itu berpakaian mirip safari yang terbuat dari bahan yang waktu itu dikenal dengan nama merek kulit kayu. Shimizu memperkenalkan Chaerul pada Bung Karno. Memang, sebelumnya Chaerul sudah beberapa kali bertemu dengan Bung Karno, tetapi tidak bersifat resmi. Di kantor Shimizu itulah ia baru benar-benar berkenalan dengan Bung Karno.
“Pemuda", itulah panggilan Shimizu pada Chaerul, "bisakah cari rumah buat orang besar?" Yang dimaksud orang besar itu adalah Bung Karno. Sedangkan Shimizu sendiri menyebut dirinya: "saya jongos" atau "saya pelayan". Bung Karno sendiri tersenyum mendengar Shimizu berbicara.
Pada waktu itu Chaerul menjawab "bisa", karena ia kebetulan tahu banyak rumah yang baik, representatif, dan besar di daerah Menteng. Daerah Menteng dikenalnya karena waktu itu ia tinggal di Jalan Jawa No 112 (kini Jalan HOS Tjokroaminoto).
Pada saat saya hendak meninggalkan ruangan, tiba-tiba Bung Karno berkata, “Chaerul, kamu mengerti rumah macam apa yang aku inginkan.”
“Mengerti Bung, akan saya carikan rumah yang besar, mewah, dan cukup representatif,” jawab Chaerul.
Bung Karno tersenyum dan berkata lagi, ''Bukan, bukan itu yang saya maksud. Saya butuh rumah yang pekarangannya luas agar saya bisa menerima rakyat banyak!"
Chaerul terdiam dan tertegun. Pikirannya melayang ke mana-mana, karena baru sekali ini ia mendengar ucapan dari seseorang yang mengaitkan tempat kediamannya dengan rakyat banyak.
Chaerul telah beberapa kali mencarikan rumah untuk pemimpin-pemimpin lainnya dengan syarat yang sama: rumah yang representatif, besar, mewah, dan berada di jalan yang terkemuka. Persyaratan itu telah baku, tapi tidak buat Bung Karno. Dengan penuh pemikiran tentang persyaratan yang diajukan Bung Karno, Chaerul meninggalkan ruangan itu.
Hal ini diceritakan Chaerul pada Adel Sofyan, teman sekerjanya. Sore harinya, dengan berboncengan sepeda mereka berkeliling daerah Menteng. Ada rumah-rumah besar dan luas di sekitar Taman Suropati, tetapi semuanya telah ditempati pembesar Jepang. Akhirnya, mereka tiba di Jalan Pegangsaan Timur (Jalan Proklamasi sekarang), terlihat sebuah rumah yang cukup luas pekarangannya.
Rumah itu sederhana. Barangkali lebih cocok dikatakan seperti sebuah rumah yang terletak di tengah perkebunan. Serambi depan rumah itu terbuka, halamannya yang luas ditumbuhi pohon-pohon. Mereak berdiri di depan rumah, dan berkeliling memeriksanya dari samping. Akhirnya Chaerul berkata pada Adel bahwa mungkin rumah ini cocok dengan selera Bung Karno.
Esoknya, mereka melaporkan hasil penjajakan. Shimizu langsung menelepon Bung Karno. Terjadilah tanya jawab antara Shimizu dan Bung Karno mengenai rumah itu. Karena Shimizu tidak dapat menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, maka ia menyerahkan telepon, dan Chaerul menceritakan tentang rumah itu. Ternyata, Bung Karno pernah lewat di depan rumah itu, dan juga tertarik. Alangkah gembiranya Chaerul.
Shimizu lalu menyuruh Chaerul untuk mengosongkan rumah tersebut. Sorenya, Chaerul dan Adel balik lagi ke rumah itu untuk berunding dengan pemilik rumah. Di sana mereka hanya diterima nyonya rumah (yang masih muda) dan anaknya yang berumur empat tahun, karena tuannya beberapa hari yang lalu diasingkan oleh Jepang.
Chaerul dan Adel menjelaskan maksud mereka dalam bahasa Belanda, dan menawarkan rumah lain yang lebih layak, walau tidak berhalaman luas. Serta-merta sang nyonya marah-marah dan mengatakan tidak akan keluar dari rumah itu apa pun yang terjadi. Mereka tidak melayani, karena maklum dengan kondisi kejiwaan sang nyonya: suami baru diasingkan, lalu rumah kesayangan mau diambil.
Saat melapor pada Shimizu, Chaerul mengusulkan agar pemindahan nyonya itu dilakukan melalui pemerintah, dan nyonya tersebut diberi ganti rugi rumah yang layak. Seminggu kemudian rumah itu berhasil dikosongkan, dan sang nyonya dipindahkan ke sebuah rumah bertingkat di Jalan Lembang. Semenjak itu, mulailah Bung Karno dan Ibu Fatmawati menempati rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 itu sebagai kediaman resmi.
Setelah berhasil mendapatkan rumah itu, hubungan Chaerul dengan Bung Karno dan Ibu Fatmawati menjadi semakin dekat. Chaerul kenal dengan Ibu Fatmawati pertama kali di atas feri yang membawanya dari Tanjung Karang menuju Merak. Perkenalan itu atas jasa sahabatnya, Semaun Bakri, yang ditugaskan Bung Karno untuk menjemput Ibu Fatmawati dari ke Tanjung Karang.
Waktu itu, Ibu Fatmawati belum memakai nama Fatmawati. Semaun berbisik pada Chaerul bahwa Fatmawati akan mendampingi Bung Karno di Jakarta setelah berpisah dengan Ibu Inggit. Fatmawati masih berkerudung dan memakai pakaian ala Sumatera.
Chaerul tercatat pernah menjalani kehidupan militer dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn). Selain itu, ia pernah menjabat Sekjen Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Depnakertranskop) tahun 1966-1979 dan sebagai Ketua Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan di Markas Besar Legiun Veteran RI.
Sementara itu, seperti juga Chaerul, Adel Sofyan masuk ke dunia militer, mulai dari BKR (Badan Keamanan rakyat), TKR (Tentara Keamanan Rakyat), sampai menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Karirnya di angkatan bersenjata tercatat sebagai Kepala Staf Resimen 6 Cikampek, Brigade Kiansantang, Divisi Siliwangi. Namun, konflik internal yang terjadi di tubuh angkatan bersenjata pada tahun 1946 sempat mengakibatkan pertumpahan darah.
Adel Sofyan beserta Komandan Resimen VI, Letkol Soeroto Kunto, hilang diculik pada November 1946, dan tidak pernah diketahui lagi nasibnya. Kecurigaan kuat, penculikan dilakukan oleh pihak Laskar Rakyat. Hal ini berbuntut panjang. Pada tahun 1947, tentara pemerintah menumpas Laskar Rakyat di Karawang.***

Baca Selengkapnya ...